Daerah yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai 3% dari total penduduk, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata daerah di Indonesia yang berada di bawah 2%. Ini menunjukkan bahwa proporsi pekerja di sektor formal, khususnya di sektor publik, relatif besar.

Namun, pertanyaan tentang apakah daerah tersebut memiliki terlalu banyak pekerja sektor formal tergantung pada beberapa faktor berikut:

1. Komposisi Tenaga Kerja:

• Jika daerah terlalu mengandalkan sektor formal, khususnya pekerjaan PNS, dan tidak ada diversifikasi yang memadai di sektor swasta atau informal, ini bisa menjadi masalah. Hal ini bisa membatasi penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif lainnya, seperti industri, pertanian, dan jasa.

2. Dampak Ekonomi:

• Sektor formal, terutama sektor publik (PNS), cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan sektor swasta. Jika terlalu banyak tenaga kerja terserap di sektor formal, ini bisa mengurangi fleksibilitas dan dinamisme ekonomi, yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Pemerintah dan Investasi:

• Tingginya jumlah PNS mungkin menambah beban pada anggaran daerah, karena lebih banyak dana digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan dibandingkan dengan investasi dalam proyek-proyek yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi atau menciptakan lapangan kerja baru.

4. Kurangnya Peran Sektor Swasta:

• Jika sektor swasta atau informal kurang berkembang karena terlalu banyak tenaga kerja yang bergantung pada pekerjaan sektor formal (PNS), daerah mungkin menghadapi kesulitan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang sehat. Sektor swasta biasanya lebih responsif terhadap perubahan pasar dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan beragam.

Berdasarkan kondisi tersebut, daerah tersebut terlalu besar pekerja sektor formal, terutama jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki lebih sedikit PNS. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor formal, khususnya PNS, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan dinamis. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan diversifikasi tenaga kerja dengan memperkuat sektor swasta dan informal.