UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) seringkali beroperasi di sektor informal, terutama yang berskala mikro dan kecil. Namun, tidak semua UMKM berada di sektor informal. UMKM yang sudah terdaftar secara resmi, membayar pajak, dan mematuhi regulasi tenaga kerja dapat termasuk dalam sektor formal. Meskipun begitu, banyak UMKM yang belum mampu membiayai karyawan sesuai standar sektor formal, terutama terkait dengan gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.

UMKM dalam Sektor Informal

UMKM yang beroperasi di sektor informal biasanya menghadapi kendala seperti:

• Kurangnya akses ke pembiayaan formal (bank)
• Kesulitan mematuhi peraturan ketenagakerjaan
• Minimnya perlindungan sosial bagi pekerja
• Produktivitas yang relatif rendah dibandingkan dengan usaha yang lebih besar dan formal

Dampak Jika Suatu Daerah Terlalu Besar Porsi UMKM

Kapasitas Pendapatan Terbatas:

• Jika sebagian besar pekerja di suatu daerah bekerja di UMKM sektor informal, pendapatan masyarakat bisa lebih rendah karena UMKM informal cenderung membayar gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor formal.
• Pekerja di UMKM informal sering kali tidak memiliki jaminan pekerjaan yang stabil atau akses ke jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan pensiun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketidakstabilan ekonomi.

Perekonomian Kurang Terkonsolidasi:

• UMKM sektor informal cenderung kurang terorganisir, dan sulit diintegrasikan ke dalam rantai pasok formal atau global. Ini bisa membatasi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan karena sektor informal lebih sulit untuk berkembang secara signifikan dibandingkan dengan sektor formal.
• Dengan minimnya formalitas, pemerintah juga sulit untuk mengumpulkan pajak atau mendukung pengembangan UMKM secara efektif.

Kurangnya Skala Ekonomi:

• UMKM sering kali beroperasi dalam skala kecil, sehingga tidak bisa menikmati ekonomi skala yang biasanya didapatkan oleh perusahaan besar. Akibatnya, biaya produksi cenderung lebih tinggi, dan margin keuntungan lebih kecil. Ini bisa membatasi kemampuan UMKM untuk berinovasi dan tumbuh menjadi lebih besar.
• Skala kecil juga membuat mereka rentan terhadap perubahan ekonomi, seperti fluktuasi harga bahan baku atau penurunan permintaan.

Produktivitas Rendah:

• Banyak UMKM di sektor informal menggunakan teknologi yang lebih sederhana, kurang akses terhadap modal, dan memiliki sumber daya manusia yang kurang terlatih. Produktivitas per pekerja di UMKM sektor informal biasanya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan formal yang lebih besar. Hal ini dapat membatasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Kurangnya Akses ke Pembiayaan dan Pasar:

• UMKM informal sering kali kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan formal dari bank atau lembaga keuangan karena tidak memiliki dokumentasi keuangan yang memadai atau tidak terdaftar secara resmi. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pertumbuhan usaha dan meningkatkan skala operasinya.
• Mereka juga kesulitan mengakses pasar yang lebih luas karena tidak memiliki sertifikasi, izin, atau kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang diminta oleh pelanggan besar.

Pengaruh pada Daya Saing Daerah:

• Jika daerah terlalu mengandalkan UMKM sektor informal, daya saing daerah di tingkat nasional atau internasional mungkin akan rendah. Daerah mungkin kesulitan menarik investasi besar atau perusahaan yang bisa menciptakan lapangan kerja formal dengan gaji lebih baik dan jaminan sosial yang layak.

Potensi Ketidakstabilan Pekerjaan:

• Pekerjaan di UMKM sektor informal cenderung kurang stabil dibandingkan pekerjaan di sektor formal. Ini karena UMKM sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas atau jaminan pekerjaan jangka panjang. Jika suatu daerah didominasi oleh UMKM informal, maka ketidakpastian pekerjaan bisa tinggi, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun UMKM berperan penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan, jika porsi UMKM terlalu besar dan didominasi oleh sektor informal, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong formalitas UMKM dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang menjadi lebih besar, produktif, dan terintegrasi dalam ekonomi formal, sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kendala lain, pekerjaan bidang teknologi dan digital seringkali berada dalam posisi informal dan sulit sekali mendapat pembiayaan dari Bank karena resiko tinggi. Pembiayaan usaha bidang teknologi biasanya dibiayai oleh angel investor sedangkan tidak setiap daerah memiliki ekosistem angel investor yang paham dan berminat investasi di bidang teknologi. Kebanyakan di kota-kota besar. Bagaimana

Solusi pembiayaan untuk umkm bidang teknologi di daerah termiskin

Pembiayaan untuk UMKM di bidang teknologi dan digital di daerah miskin, terutama yang berada di sektor informal, memang menghadapi tantangan besar. Beberapa faktor yang menyulitkan akses pembiayaan adalah kurangnya jaminan aset, tingginya risiko usaha di sektor teknologi, serta keterbatasan ekosistem investor di daerah. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Alternatif

• Crowdfunding: UMKM teknologi dapat mencari pendanaan melalui platform crowdfunding. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses dana dari masyarakat luas yang tertarik dengan produk atau ide inovatif. Crowdfunding juga memiliki potensi untuk menarik perhatian investor dari luar daerah yang mungkin tertarik mendanai proyek berbasis teknologi.
• Peer-to-Peer (P2P) Lending: Ini adalah platform di mana pengusaha dapat meminjam langsung dari individu tanpa perantara bank. P2P lending telah berkembang di banyak negara termasuk Indonesia, dan bisa menjadi solusi pembiayaan bagi UMKM teknologi di daerah yang kesulitan mendapat pembiayaan bank. Meskipun risiko tetap ada, beberapa platform P2P lending memberikan solusi dengan menilai kelayakan usaha berdasarkan kinerja bisnis dan proyeksi, bukan hanya aset.

2. Pemerintah sebagai Fasilitator Pembiayaan

• Skema Kredit Berbasis Kinerja: Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam memberikan kredit berbasis kinerja bagi UMKM teknologi. Dalam skema ini, penilaian kredit dilakukan berdasarkan kinerja usaha, seperti pencapaian target penjualan, pengguna platform, atau bahkan pengembangan teknologi, alih-alih berdasarkan jaminan aset. Skema ini meminimalisir risiko yang dihadapi bank dalam memberikan kredit.
• Subsidi Bunga Kredit: Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga untuk pinjaman usaha di bidang teknologi, terutama yang beroperasi di daerah tertinggal atau miskin. Ini bisa mendorong bank dan lembaga keuangan untuk lebih berani mengambil risiko dalam pembiayaan UMKM teknologi.
• Dana Inovasi Daerah: Pemerintah daerah dapat mendirikan dana inovasi yang khusus mendanai startup teknologi di daerah mereka. Dana ini bisa dikelola sebagai bagian dari anggaran daerah untuk mendukung pengembangan usaha teknologi yang dianggap strategis bagi kemajuan ekonomi daerah. Dana ini dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan menggunakan mekanisme bagi hasil atau pinjaman tanpa bunga.

3. Pengembangan Ekosistem Investor Lokal

• Pelatihan dan Edukasi Investor Lokal: Banyak daerah miskin tidak memiliki ekosistem investor yang paham potensi bidang teknologi. Pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat mengadakan pelatihan atau workshop untuk memperkenalkan potensi investasi di sektor teknologi kepada calon investor lokal, seperti pengusaha besar, lembaga keuangan, atau bahkan individu dengan kekayaan yang bisa diinvestasikan.
• Membangun Jaringan Angel Investor Lokal: Salah satu langkah strategis adalah memfasilitasi pembentukan jaringan angel investor lokal. Ini bisa berupa platform atau forum di mana investor lokal dapat bertemu dengan startup teknologi yang membutuhkan modal. Pemerintah bisa berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan keduanya, sehingga ekosistem investasi lokal lebih berkembang.

4. Inkubator Teknologi dan Pendanaan Bersama

• Inkubator Teknologi di Daerah: Pemerintah atau lembaga non-pemerintah dapat mendirikan inkubator teknologi di daerah-daerah miskin untuk membantu pengusaha teknologi mendapatkan pendanaan, akses ke mentor, dan bimbingan bisnis. Inkubator ini dapat bekerja sama dengan lembaga pembiayaan atau investor untuk menyediakan akses pendanaan awal.
• Pendanaan Bersama (Co-Funding): Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk menciptakan pendanaan bersama bagi UMKM teknologi. Misalnya, investor lokal bisa memberikan pendanaan dengan jaminan dari pemerintah atau bank. Ini mengurangi risiko bagi investor, sekaligus memberikan peluang bagi startup teknologi untuk mengakses modal.

5. Penerapan Model Business-to-Business (B2B)

• Kemitraan dengan Perusahaan Besar: Banyak perusahaan besar, baik di sektor teknologi maupun non-teknologi, mulai mencari inovasi dari startup kecil. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara UMKM teknologi lokal dengan perusahaan besar melalui kontrak B2B. Dengan adanya kontrak jangka panjang atau kemitraan yang jelas, UMKM teknologi dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan karena memiliki sumber pendapatan yang stabil.

6. Pendidikan Kewirausahaan dan Teknologi

• Program Pelatihan untuk UMKM Teknologi: Salah satu hambatan utama bagi UMKM di daerah miskin adalah kurangnya keterampilan manajerial dan teknis. Pemerintah atau lembaga swasta dapat memberikan program pelatihan yang terfokus pada pengelolaan keuangan, strategi bisnis, dan teknologi terbaru. Dengan pelatihan ini, UMKM di sektor teknologi akan lebih siap dalam mengakses pembiayaan dan mengelola bisnis secara berkelanjutan.

7. Kolaborasi Antar Daerah

• Kerjasama Antar Pemerintah Daerah: Daerah yang kurang memiliki ekosistem pendanaan bisa menjalin kerjasama dengan daerah yang lebih maju dalam hal teknologi. Misalnya, melalui kerjasama antar pemerintah daerah, UMKM teknologi di daerah miskin bisa diperkenalkan kepada angel investor atau lembaga pembiayaan di daerah yang lebih maju.

8. Penjaminan Kredit oleh Pemerintah

• Program Penjaminan Kredit (Credit Guarantee): Pemerintah dapat memberikan penjaminan kredit untuk UMKM teknologi yang beroperasi di sektor informal. Ini bisa mengurangi risiko yang dihadapi bank atau lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman. Dengan penjaminan dari pemerintah, UMKM teknologi yang belum memiliki aset tetap bisa mendapatkan akses kredit dengan jaminan sebagian dari pemerintah.

Pembiayaan untuk UMKM di bidang teknologi dan digital di daerah miskin membutuhkan pendekatan yang inovatif dan terintegrasi. Crowdfunding, P2P lending, dana inovasi daerah, inkubator teknologi, dan program penjaminan kredit adalah beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pemerintah juga harus mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem pendanaan yang mendukung, serta mengedukasi calon investor lokal mengenai potensi investasi di sektor teknologi.

Jumlah pekerja sektor informal dan formal di daerah termiskin

Menentukan persentase ideal antara pekerja sektor informal dan formal dalam suatu daerah, terutama di daerah termiskin, bergantung pada berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan setempat. Namun, ada beberapa prinsip umum yang dapat menjadi acuan:

Peningkatan Sektor Formal:

• Idealnya, porsi pekerja di sektor formal harus lebih tinggi daripada sektor informal untuk mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Di banyak negara berkembang, target ideal adalah sekitar 60-70% pekerja di sektor formal dan 30-40% di sektor informal.
• Sektor formal lebih cenderung memberikan akses ke upah layak, jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan pengembangan keterampilan. Hal ini bisa menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan karena meningkatkan daya beli, stabilitas finansial, dan kemampuan masyarakat untuk menabung serta berinvestasi.

Pengurangan Ketergantungan pada Sektor Informal:

• Sektor informal memang memainkan peran penting dalam menyediakan pekerjaan bagi orang-orang yang sulit mendapatkan akses ke sektor formal, tetapi tingginya persentase pekerja sektor informal dapat menjadi hambatan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Pekerjaan di sektor informal sering kali tidak memberikan jaminan sosial atau upah yang layak, sehingga rentan terhadap kemiskinan.
• Di daerah termiskin, target jangka panjang harus difokuskan pada pengurangan pekerja sektor informal menjadi maksimal 30-40%. Untuk mencapai ini, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi, pelatihan, dan akses ke pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) agar mereka bisa berkembang dan masuk ke sektor formal.

Mendorong Transformasi dari Informal ke Formal:

• Transformasi pekerja dari sektor informal ke sektor formal dapat dilakukan melalui insentif pemerintah untuk pelaku usaha kecil agar mendaftarkan bisnis mereka secara resmi, serta dengan meningkatkan akses ke pelatihan dan kredit usaha bagi pekerja informal. Ini penting karena UMKM sering kali berada di sektor informal, dan dengan bantuan serta insentif, mereka bisa beralih ke formal.
• Regulasi sederhana dan pajak rendah juga bisa memotivasi para pelaku usaha informal untuk melakukan formalisasi tanpa merasa terbebani.

Fleksibilitas:

• Fleksibilitas tetap diperlukan karena beberapa sektor informal memberikan keuntungan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di daerah termiskin, seperti pekerjaan paruh waktu atau usaha mikro. Karena itu, target pengurangan sektor informal harus disertai dengan program-program untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja informal sambil tetap mendorong formalisasi usaha.

Di Provinsi Aceh pada tahun 2023, sekitar 55,5% dari total tenaga kerja berada di sektor informal, sementara 44,5% lainnya bekerja di sektor formal. Tingginya proporsi pekerja sektor informal ini mencerminkan tantangan besar dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor informal cenderung tidak menawarkan jaminan kerja atau upah yang layak seperti sektor formal.

Idealnya, sebuah daerah sebaiknya memiliki keseimbangan antara pekerja sektor formal dan informal. Tingginya jumlah pekerja di sektor informal bisa menimbulkan tantangan ekonomi, terutama terkait ketidakpastian pendapatan dan akses ke jaminan sosial, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperbesar kesenjangan kesejahteraan. Sebaliknya, terlalu banyak pekerja di sektor formal juga bisa mengurangi fleksibilitas ekonomi dan menghambat perkembangan UMKM yang sangat penting di banyak daerah.

Untuk daerah termiskin, idealnya persentase pekerja sektor formal harus mencapai 60-70%, dengan 30-40% di sektor informal. Mendorong pekerja informal untuk beralih ke sektor formal akan meningkatkan kesejahteraan melalui stabilitas pekerjaan, upah yang lebih baik, dan akses ke jaminan sosial. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan insentif, akses pembiayaan, serta pelatihan keterampilan untuk membantu sektor informal tumbuh dan bertransformasi.

Menemukan keseimbangan antara kedua sektor ini adalah kunci untuk mendorong ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah termiskin seperti Aceh.

Sumber:

BPS Aceh — Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Februari 2023 – Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
aceh.bps.go.id

BPS Aceh — Provinsi Aceh Dalam Angka 2023 – Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
aceh.bps.go.id

BPS Aceh — Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2023 – Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
aceh.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Indonesia — bps.go.id

Data Indo — Data Proporsi Pekerja Informal dan Formal di Indonesia pada Agustus 2023 – Dataindonesia.id
dataindonesia.id